- Launching dan Sosialisasi Sistem Aplikasi Gaji Berbasis Web
- RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD TA 2022
- BKD BESERTA TIM TAPD ANTUSIAS MENYIAPKAN RANPERBUP STANDAR HARGA SATUAN BIAYA 2023
- Rapat Pembahasan tentang Perbub Standar Satuan Harga (SSH)
- Silahturahmi Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan Pengusaha Rumah Makan Yang Berada Di Ka
- RAPAT KOORDINASI TP2DD
- Buku Saku Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
- PEMKAB SOLOK KEMBALI MENDAPATKAN OPINI WTP DARI BPK RI UNTUK YANG KEEMPAT KALI BERTURUT-TURUT
- PEMBAHASAN PERBUP TENTANG STANDAR BIAYA SIPD TAHUN 2021 (SSH, SBU, HSPK DAN ASB)
- Pemeriksaan Swab di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok
RAPAT KOORDINASI TP2DD
Kabupaten Solok Go Digitalisasi
Keterangan Gambar : Rakor TP2DD dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Solok
Arosuka – Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Solok menjadi tempat diadakannya Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Bank Nagari, dan Para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Solok.
Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison memimpin rakor, Senin (06/06/2022), yang akan membahas Penyelesaian Pengisian Indeks ETPD Semester I Tahun 2022 dan Championship TP2DD Tahun 2022.
“Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian indeks ETPD dan Championship Tahun 2022 ini adalah adanya dokumentasi-dokumentasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan digitalisasi yang telah dilakukan oleh SKPD di Kabupaten Solok, sehingga dokumentasi yang ada bisa diupload ke aplikasi SIP2DD. Karena setiap semester ada evaluasi dari pusat untuk tim TP2DD” ujar Medison.
Ia juga menegaskan agar SKPD yang belum melakukan digitalisasi agar menyiapkan rencana untuk kedepannya.
Lebih lanjut, Albert Junaidi selaku Kepala Bank Nagari Cabang Solok mengatakan siap mendukung dan memfasilitasi SKPD yang ingin melakukan digitalisasi karena ETPD merupakan program yang diluncrukan oleh Bank Indoensia yang difokuskan untuk Pemerintah Daerah tujuannya agar pendapatan dan belanja daerah bisa lebih efektif dan bisa langsung masuk ke kas daerh secara real time sehingga dapat menghindari kebocoran, selain mengurangi kebocoran digitalisasi bisa mengurangi peredaran uang palsu.